Desa Munjungan

Munjungan, 4 Mei 2019

Rangka merevitalisasi (melakukan proses pendayagunaan dan penguatan) kelembagaan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munjungan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dengan Tajuk "Penataan Badan Usaha Milik Desa) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Desa Munjungan.

Kegiatan ini langsung dikendalikan/ hayer langsung oleh BPD karena memang salah satu tupoksi BPD adalah menggelar Musyarawah Desa

Hadir dalam Musyawarah ini Kepala Desa Munjungan yang baru dilantik pada 19 April 2019 lalu, Perangkat Unsur Perangkat Desa, Takoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan.

Dalam Musywarah ini menghasilkan kesepakatan yang nantinya menjadi pijakan Kepala Desa dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan teknis lainya serta menindaklanjuti dengan membuat Perdes tentang Penataan BUMDes bahkan sekaligus AD/ART BUMDes.

Hal ini tentu dimaksudkan untuk memudahkan gerak dan memberikan kenyamanan dan keamanan hukum bagi pelaku/ pengelola BUMDes kedepannya.

Ada beberapa point yang disepakati dalam musyawarah ini, bahwa, 1. Penamaan BUMDes yakni BUMDes SUMBRENG PRIMA; 2. Kepengurusan meliputi 1). Penasihat (ex. officio Kepala Desa), 2). Pelaksana Operasional (Priyanto; Ketua, Sumarhadi; Sekretaris, Tutik Rioningsih; Bendahara), 3). Pengawas (Sujarno; Ketua, Teguh Wahyudi; Wakil Ketua, M. Sri Mahmudi; Sekretaris, Lamidi; Anggota, Budiono; Angota); 3. Penetapan Unit Usaha (Simpan Pinjam, Penyewaan/ Renting, Barang dan Jasa, Produksi dan Pemasaran serta Pariwisata).

Disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan (Kades), "semua jenis usaha desa kita harapkan nantinya dikelola oleh BUMDes, sehingga perangkat Desa bisa maksimal dalam melakukan pelayanan masyarakat, dan kepada BUMDes diberikan kewenangan penuh dan tanggungjawab atas pengelolaannya sehingga diharapkan penerimaan PAD di tahun 2020 sudah bisa kita rasakan bersama".

(oppsid_hanikmashadi)